Selamat datang di website Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.         Selamat datang di website Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.         Selamat datang di website Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.         Selamat datang di website Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.             " WEBSITE RESMI "

Program Kegiatan

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program

  • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  • Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  • Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  • Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
  • Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
  • Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
  • Program Peningkatan Ketatalaksanaan, Sistem dan Prosedur Organisasi

Kegiatan

  • Sosialisasi peraturan daerah sistem dan prosedur kerja
  • Pengembangan Pengelolaan sistem pelayanan publik
  • Penerapan e-gov di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
  • Peningkatan sumber daya aparatur AKIP
  • Implementasi AKIP di SKPD Pemprov. Sulut
  • Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
  • Penataan peraturan perundang-undangan
  • Pengembangan kapasitas kelembagaan daerah
  • Kajian Analisis Jabatan
  • Kajian Analisis Beban Kerja
  • Kajian Formasi Jabatan
  • Evaluasi Jabatan
  • Penataan Data Pegawai Setda Prov. Sulut
  • Pengembangan Kompetensi Pegawai Setda Prov. Sulut
  • Pelayanan perawatan kesehatan pegawai Setda Prov. Sulut

Bagian Kelembagaan

  • Penataan kelembagaan (Righzising) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah
  • Peningkatan kapasitas kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu
  • Fasilitasi penataan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota
  • Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan
  • Evaluasi organisasi perangkat daerah provinsi/kab/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bidang Tugas :

  • Pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah provinsi
  • Fasilitas Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota
  • Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Lainnya

Dasar Hukum :

  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  • Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
  • Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

Hasil capai :

  1. Tersusunya rekomendasi penguatan kelembagaan Kota Kotamobagu ke Menteri Dalam Negeri.
  2. Terfasilitasinya penyesuaian uraian tugas Biro Pemerintahan, Biro Pembangunan dan BAPPEDA.
  3. Tertatanya pembagian urusan antara Biro Umum  dan Biro Perlengkapan dalam hal pengelolaan  gedung, rumah dinas, rumah jabatan dan kebutuhan umum pimpinan,
  4. Tersusunya rekomendasi pembentukan UPT Badan Nasional Penanggulangan Bencana Regional Wilayah Sulawesi dan Maluku Utara.
  5. Terpenuhinya data kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai permintaan data oleh Biro Organisasi Setjend Kemendagri RI.

Bagian Tatalaksana

  • Sosialisasi TND
  • Evaluasi sistem dan prosedur kerja
  • Monitoring standar sarana dan prasarana, Dengan indikator:
  1. Jumlah SKPD yng memiliki standarisasi sarana dan prasarana    sesuai dengan pergub
  2. Jumlah SKPD tertib TND
  • Inhouse training AKIP di Biro Organisasi
  • Bimtek AKIP Pemprov Sulut
  • Fasilitasi penyusunan RKT SKPD Pemprov Sulut
  • Fasilitasi penyusunan PK SKPD Pemprov Sulut
  • Fasilitasi penyusunan LAKIP SKPD Pemprov Sulut
  • Penyusunan RKT Tahun 2011 Pemprov Sulut
  • Penyusunan PK Tahun 2011 Pemprov Sulut
  • Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2010 Pemprov Sulut
  • Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2010 Pemprov Sulut, Dengan indikator:
  1. Jumlah SKPD memahami mengimplementasikan   AKIP
  2. Jumlah LAKIP SKPD Pemprov Sulut yang mengimplementasikan AKIP
  3. RKT Tahun 2011 Pemprov. Sulut
  4. PK Tahun 2011 Pemprov. Sulut
  5. PPS Tahun 2010 Pemprov. Sulut
  6. PKK Tahun 2010 Pemprov. Sulut,

 

 Kegiatan :

  1. Penyusunan standar pelayanan publik
  2. Pembinaan pelayanan publik SKPD dan Kab/Kota
  3. Penilaian kinerja pelayanan publik tkt Provinsi dan Kab/Kota
  4. Survey pelayanan publik
  5. Pengkajian dan penyusunan penerapan ISO
  6. Monitoring dan evaluasi penerapan SOP

Dengan indikator:

  1. Adanya SOP pada SKPD dan Kab/Kota
  2. Unit Pelayanan Publik Terbaik tingkat provinsi

 

Bidang Tugas :

  • Pelayanan Publik, Dasar Hukum :
  1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Penyelenggara Pelayanan Publik
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
  4. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 32 Tahun 2010 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Hasil Capai :

  • Peraturan perundangan dibidang pelayanan publik
  • Standar pelayanan publik
  • Jenis layanan publik

>> Prosedur dan Sistem Kerja(TND)

  •  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah
  • Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 34 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara


Hasil capai:

Adanya Peraturan Perundangan :

  •  Tata Naskah Dinas
  •  Tata Kerja

>> Akuntabilitas

  • Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP
  • Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  • Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
  • Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Penyelenggara Pelayanan
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/207 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan IKU di lingkungan Instansi Pemerintah
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  • Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2011.

Hasil capai:

  • Tersusunya rancangan Paraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
  • Tersedianya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Penyusun  Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011 , Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Provinsi Sulawesi Utara.
  • Terlaksananya pengoperasian Sistem Informasi Data Base Touch Screen di 7 (Tujuh) titik dengan baik.
  • Tersediannya data profil SKPD untuk di input ke dalam data base Touch Screen
  • Tersediannya data penyusunan LAKIP Gubernur 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012.
  • Menerima Penghargaan Kementrian PAN dan RB tentang Penilaian Evaluasi LAKIP dimana Provinsi Sulawesi Utara mendapat  ‘CC’ dengan nilai 57,01 % Evaluasi LAKIP 2010 rangking 9 dari 33 Provinsi.
  • Tersediannya data untuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) .
  • Tersedianya Dokumen Penandatanganan  Penetapan Kinerja dan Pakta Integritas masing-masing SKPD.
  • Tersedianya Dokumen Penandatangan Pakta Integritas Bupati/Walikota se- Provinsi Sulawesi Utara.
  • Terlaksananya kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas Bupati/Walikota serta SKPD Se- Provinsi Sulawesi Utara yang disaksikan langsung oleh Bapak Gubernur Sulawesi Utara pada hari Selasa tanggal  13 Maret 2012 di ruangan Mapaluse.
  • Terlaksananya kegiatan Pemaparan Capaian Kinerja SKPD tahun 2011 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Utara pada hari Rabu s/d Kamis tanggal 14 s/d15 Maret 2012 di ruangan Mapalus.
  • Terlaksananya kegiatan Ujicoba Rancangan Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dibuka secara resmi oleh Bapak Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara pada hari Selasa s/d Rabu tanggal 20 s/d 21 Maret 2012 di ruangan Mapaluse.
  • Terlaksananya kegiatan Penyampaian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara  di Kantor Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi oleh Bapak Sekretaris Provinsi bersama Asisten Administrasi Umum dan Kepala Biro Organisasi serta beberapa Staf Bagian Tatalaksana pada hari kamis tanggal 22 Maret 2012.
  • Terlaksananya kegiatan untuk menghadiri Rapat Koodinasi Teknis Regional I Bidang Tatalaksana bertempat di Hotel Emerald Medan Sumatera Utara tanggal 27 Maret 2012 yang diikuti oleh Kepala Biro Organisasi serta beberapa kepala bagian.
LAKIP, PK, RKT dan IKU Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 
  • LAKIP TAHUN 2011 PROVINSI SULAWESI UTARA       download
  • PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA     download
  • RENCANA KINERJA TAHUNAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA         download
  • IKU (Indikator Kinerja Utama) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA      download

LAKIP, PK, RKT dan IKU Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012

  • LAKIP TAHUN 2012 PROVINSI SULAWESI UTARA   download
  • PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA    download
  • RENCANA KINERJA TAHUNAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA    download